Beranda / /

  • Urgensi Sinkronisasi Keuangan Daerah Pasca Pilkada 2024
    Pemerintahan | 15 hari lalu
    Urgensi Sinkronisasi Keuangan Daerah Pasca Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Transisi kepemimpinan pasca Pilkada 2024 membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian dan keselarasan dalam prioritas dan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk menjembatani permasalahan dan penyelesaiannya pada periode peralihan menuju pemerintahan yang definitif sebagai hasil dari Pilkada.

  • Ini SKPA yang Realisasi APBA 2022 Masih Rendah
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ini SKPA yang Realisasi APBA 2022 Masih Rendah

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 23 Desember 2022 sudah mencapai 85,9% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang. 



  • Teguh Setyabudi Terangkan RPD Dapat Disusun Berdasarkan Data yang Valid
    Nasional | 1 tahun lalu
    Teguh Setyabudi Terangkan RPD Dapat Disusun Berdasarkan Data yang Valid

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mendukung perencanaan pembangunan berdasarkan data yang valid. Masyarakat juga dapat mengakses informasi pemerintahan dengan mudah, karena sistem dibangun berbasis elektronik. Berbagi informasi juga bisa lebih efektif, efisien, akuntabel, dan saling terhubung.


  • Dirjen Bina Keuda: SIPD Mampu Satukan Seluruh Data Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
    Nasional | 1 tahun lalu
    Dirjen Bina Keuda: SIPD Mampu Satukan Seluruh Data Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu menyatukan seluruh data informasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, SIPD mampu menyeragamkan proses pengelolaan keuangan daerah.

  • Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Aceh Telah Terapkan SIPD
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Aceh Telah Terapkan SIPD

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terintegrasi secara nasional guna mendorong pembangunan di daerah.

  • Status "WTP"(Wajar Terima Pembayaran), Pencitraan Daerah ke Masyarakat?
    Opini | 2 tahun lalu
    Status "WTP"(Wajar Terima Pembayaran), Pencitraan Daerah ke Masyarakat?

    Cerita kesuksesan pemerintahan daerah kerap “disenandungkan” oleh para kepala daerah sebagai penanda keberhasilan kepemimpinannya. Menjadi kredo wajib, kepala daerah yang akan “running” di periode kedua harus memiliki bukti-bukti kemoncerannya memimpin daerah.

  • Kemendagri Evaluasi Progres Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dilakukan 34 Pemerintah Provinsi
    Berita | 2 tahun lalu
    Kemendagri Evaluasi Progres Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dilakukan 34 Pemerintah Provinsi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi progres pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan 34 provinsi seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD telah berjalan baik. Selain itu, langkah ini untuk memonitor kendala apa saja yang dihadapi pemerintah provinsi dalam mengukur IPKD di kabupaten/kota melalui sistem aplikasi yang telah dibangun.

    Dalam evaluasi tersebut diketahui bahwa progres pengukuran IPKD belum optimal. Kondisi ini terjadi karena masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum lengkap menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi. 

  • Meneropong Legalitas Tambahan Penghasilan Kepala Daerah Di Aceh
    Aceh | 3 tahun lalu
    Meneropong Legalitas Tambahan Penghasilan Kepala Daerah Di Aceh

     Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indrasari, menyatakan bahwa tambahan penghasilan bagi kepala daerah tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.   Pedomannya adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hanya saja besarannya itu tergantung dana APBD daerah bersangkutan.

  • Kepala BPKP Temui Mendagri Bahas Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
    Nasional | 4 tahun lalu
    Kepala BPKP Temui Mendagri Bahas Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta “ Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk membahas Integrasi Teknologi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertemuan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2020).